TEMPO Interaktif, Jakarta -Koalisi Save Our Soccer (SOS) meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) membuka akses informasi mengenai pengelolaan tiket Piala AFF 2010 dan audit keuangan PSSI selama enam tahun terakhir, sejak 2005. "Itu sepanjang kepengurusan Nurdin Halid. Kami juga minta masyarakat dari semua kalangan untuk meminta keterbukaan informasi kepada PSSI," ujar Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indononesia Corruption Watch yang tergabung dalam SOS, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (7/1).
Menurut Emerson, kesediaan PSSI untuk membuka akses informasi publik harus dilakukan, setelah pada kompetisi AFF lalu, ada ketidakberesan pengelolaan tiket. Apalagi saat masyarakat berjubel memburu tiket, PSSI malah memberi tiket gratis ke sejumlah pejabat.
"PSSI juga terkesan lepas tangan dari persoalan yang muncul di balik tidak becusnya pengelolaan tiket pertandingan AFF," ujar Emerson.
Dengan membuka informasi pada publik, PSSI bisa menepis kecurigaan adanya kolusi atau korupsi di organisasi mereka.
Paulus Widiyanto, manatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dulu tergabung dalam panitia khusus pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mengatakan, keinginan SOS untuk memperoleh informasi soal pengelolaan dana AFF bisa direalisasikan. "Kita sebagai pembayar pajak berhak tahu," katanya.
Ia menjelaskan, PSSI adalah badan publik yang anggarannya melekat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dalam UU Nomor 14 tahun 2010 tentang KIP disebutkan, sepanjang tidak masuk kategori informasi yang dirahasiakan, badan publik wajib memberikan informasi pada masyarakat.
Menurut Emerson, kesediaan PSSI untuk membuka akses informasi publik harus dilakukan, setelah pada kompetisi AFF lalu, ada ketidakberesan pengelolaan tiket. Apalagi saat masyarakat berjubel memburu tiket, PSSI malah memberi tiket gratis ke sejumlah pejabat.
"PSSI juga terkesan lepas tangan dari persoalan yang muncul di balik tidak becusnya pengelolaan tiket pertandingan AFF," ujar Emerson.
Dengan membuka informasi pada publik, PSSI bisa menepis kecurigaan adanya kolusi atau korupsi di organisasi mereka.
Paulus Widiyanto, manatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dulu tergabung dalam panitia khusus pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mengatakan, keinginan SOS untuk memperoleh informasi soal pengelolaan dana AFF bisa direalisasikan. "Kita sebagai pembayar pajak berhak tahu," katanya.
Ia menjelaskan, PSSI adalah badan publik yang anggarannya melekat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dalam UU Nomor 14 tahun 2010 tentang KIP disebutkan, sepanjang tidak masuk kategori informasi yang dirahasiakan, badan publik wajib memberikan informasi pada masyarakat.
